SB Deklarasikan Kembali Antikorupsi dan Desak DPR Tuntaskan RUU Tipikor

Kasus tertangkapnya mantan kader PAN yang juga anggota DPR RI, Abdul Hadi Djamal beberapa waktu lalu, membuat Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Soetrisno Bachir kembali mengingatkan ke seluruh kader PAN -baik di DPD maupun DPW- untuk memperbaharui deklarasi antikorupsi yang pernah dilakukan sebelumnya.

Pendeklarasian kembali ini penting agar seluruh jajaran kader PAN di berbagai wilayah, mengingat kembali amanah rakyat yang diemban semenjak partai ini didirikan. Dalam Kasus Hadi Djamal, PAN sudah membuktikan diri dengan melakukan tindakan tegas. Di sisi lain, DPP juga menghargai hak praduga tak bersalah yang dimiliki kadernya, sehingga tetap memberikan bantuan hukum yang dibutuhkan.

"Saya mengingatkan kembali kepada seluruh jajaran DPD maupun DPW untuk tidak melakukan tindakan korupsi, karena merugikan masyarakat. Perlihatkan komitmen kalian sebagai kader PAN, dengan memegang amanah ini sebaik-baiknya," tukasnya di Jakarta, Selasa (10/3).

Selain pendeklarasian kembali, Soetrisno Bachir juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat hukum lain untuk menelusuri, menyidik serta menuntut seluruh oknum yang diduga terlibat dalam kasus korupsi, tanpa pandang bulu.

"Sebab tindakan korupsi di Indonesia umumnya dilakukan secara berjamaah," kata Soetrisno Bachir. Ia berharap, KPK tidak menutup-nutupi dan akan menindak siapapun yang terlibat dalam berbagai kasus korupsi tanpa melihat orangnya, partainya atau dekat siapa orang tersebut. Sikap ini harus dimiliki KPK agar berbagai kasus korupsi di Indonesia dapat diberantas hingga ke akar-akarnya.

Terakhir, ia juga mendesak DPR RI untuk segera menuntaskan proses RUU Tipikor yang hingga kini masih terkatung-katung. "Ada kesan kuat di mata publik bahwa DPR sengaja menunda-nunda pembahasan RUU ini," tandasnya lagi. Padahal RUU tersebut diharapkan mampu memperkuat pemberantasan tindakan korupsi di tanah air. (*)